MAKALAH PKN TENTANG DEMOKRASI SECARA
UMUM DAN CONTOH KASUS DEMOKRASI
 |
Oleh :
IGNASIUS
PASANG
F55114061
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS
TEKNIK
UNIVERSITAS TADULAKO
PALU
2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan
yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang
dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi dipraktekan di seluruh dunia secara
berbeda-beda dari satu negara ke negara lain. Dan Negara Indonesia merupakan
salah satu negara berkembang yang berusaha untuk membangun sistem politik
demokrasi sejak menyatakan kemerdekaan dan kedaulatannya pada tahun 1945.
Demokrasi
harus berdasarkan pada suatu kedaulatan rakyat, artinya kekuasaan negara itu
dikelola oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Setiap warga negara sama
kedudukannya dalam pemerintahan, dimana mereka diberi kebebasan untuk memilih
ataupun dipilih. Di Indonesia, hal ini telah diwujudkan dalam bentuk Pemilihan
Umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan juga hal-hal lain yang
seringkali dikaitkan dengan Demokrasi.
Demokrasi
kadangkala di sebut juga sebagai ekpresi kebebasan berpendapat dan sangat erat
kaitannya dengan kegiatan politik. Hal ini seringkali terwujud dengan adanya
aksi demonstrasi dimana rakyat turun ke jalan untuk menyampaikan beberapa
aspirasinya kepada pemerintah. Dewasa ini, sudah banyak aksi-aksi demonstrasi
yang mengatasnamakan demokrasi dan beberapa diantaranya banyak menyita
perhatian umum, baik dalam negeri maupun luar negeri.
1.2 Rumusan
Masalah
a. Bagaimana konsep Demokrasi?
b.
Apa pengertian
Demokrasi?
c.
Apakah manfaat
Demokrasi?
d.
Apa saja
prinsip-prinsip Demokrasi?
e.
Jelaskan asas pokok
Demokrasi?
f.
Apa saja ciri-ciri
Demokrasi?
g.
Adakah nilai-nilai
yang terkandung dalam Demokrasi?
h.
Bagaimana Demokrasi
dalam sistem NKRI?
i. Apa prospek Demokrasi di Indonesia dimasa yang akan
datang?
j. Apa contoh kasus yang mencerminkan Demokrasi?
1.3 Tujuan
Penulisan
Tujuan
dari penulisan makalah ini yaitu untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan untuk mengetahui :
a.
Bagaimana konsep
Demokrasi
b. Apa yang dimaksud Demokrasi
c.
Prinsip-prinsip
Demokrasi
d. Asas pokok Demokrasi
e.
Ciri-ciri Demokrasi
f.
Nilai-nilai yang
terkandung dalam Demokrasi
g. Manfaat Demokrasi
h. Demokrasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia
i. Prospek Demokrasi Indonesia dimasa yang akan datang
j. Contoh kasus yang mencerminkan Demokrasi
BAB II
PEMBAHASAN
2.1
Demokrasi
2.2.1
Konsep Demokrasi
Demokrasi berasal
dari kata Yunani demos dan kratos. Demos artinya rakyat. kata kratos berarti
pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat,yaitu pemerintahan
yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menenentukan.
Kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara
atau masyarakat, dimana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam
pemerintahan melalui wakilnya yang diplih melalui pemilu. Pemerintahan di
Negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragarna,
berpendapat, berserikat setiap warga Negara, menegakan rule of law, adanya
pemerintahan menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat warga
Negara memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak.
2.2 Pengertian
Demokrasi
Demokrasi adalah bentuk
pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan
keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara
berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan,
pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi,
dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan
setara. Keanekaragaman ini muncul disebabkan kebudayaan bangsa didunia ini
berlainan, hingga didapati berbagai macam demokrasi, juga sebagai salah satu
sisi dari penjelmaan hidup bermasyarakat.
2.3 Manfaat Demokrasi
Demokrasi
dapat memberi manfaat dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, yaitu:
1. Kesetaraan sebagai warga Negara. Disini demokrasi
memperlakukan semua orang adalah sama dan sederajat. Prinsip kesetaraan
menuntut perlakuan sama terhadap pandangan-pandangan atau pendapat dan pilihan
setiap warga Negara.
2. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum. Kebijakan dapat
mencerminkan keinginan rakyatnya. Semakin besar suara rakyat dalam menentukan
semakin besar pula kemungkinan kebijakan itu menceminkan keinginan dan aspirasi
rakyat.
3. Pluralisme dan kompromi. Demokrasi mengisyaratkan
kebhinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat maupun kesamaan kedudukan diantara
para warga Negara. Dalam demokrasi untuk mengatasi perbedaan-perbedaan adalah
lewat diskusi, persuasi, kompromi, dan bukan dengan paksanaan atau pameran
kekuasaan.
4. Menjamin hak-hak dasar. Demokrasi menjamin
kebebasan-kebebasan dasar tentang hak-hak sipil dan politis; hak kebebasan
berbicara dan berekspresi, hak berserikat dan berkumpul, hak bergerak, dsb.
Hak-hak itu memungkinkan pengembangan diri setiap individu dan memungkinkan
terwujudnya keputusan-keputusan kolektif yang lebih baik.
5. Pembaruan kehidupan social. Demokrasi memungkinkan
terjadinya pembawan kehidupan social. Penghapusan kebijakan-kebijakan yang
telah usang secara rutin dan pergantian para politisi dilakukan dengan cara
yang santun, dan damai. Demokrasi memuluskan proses alih generasi tanpa
pergolakan.
2.4 Prinsip-prinsip
Demokrasi
Prinsip-prinsip
demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang
kemudian dikenal dengan “soko guru demokrasi”. Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi
adalah:
Pemerintahan
berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
Pemilihan yang bebas,
adil dan jujur
Proses hukum yang
wajar
2.5 Asas Pokok Demokrasi
Gagasan
pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikatmanusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai
kemampuan yang sama dalam hubungan sosial.Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas
pokok demokrasi, yaitu:
Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan
wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil; dan Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah
untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.
2.6
Ciri-Ciri Demokrasi
Ciri-ciri pemerintahan demokratis
Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan
dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah
sebagai berikut:
Adanya keterlibatan
warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
Adanya pengakuan,
penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).
Adanya lembaga
peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum
Adanya pers (media
massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan
kebijakan pemerintah.
Adanya pemilihan umum
untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
Adanya pemilihan umum
yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan
pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
Adanya pengakuan
terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan sebagainya).
2.7
Nilai-Nilai Demokrasi
Untuk menumbuhkan keyakinan
akan baiknya sistem demokrasi, maka harus ada pola perilaku yang menjadi
tuntunan atau norma nilai-nilai demokrasi yang diyakini masyarakat. Nilai-nilai
dan demokrasi membutuhkan hal-hal sebagai berikut:
1.
Kesadaran akan
puralisme. Masyarakat yang hidup demokratis harus menjaga keberagaman yang ada
di masyarakat. Demokrasi menjamin keseimbangan hak dan kewajiban setiap warga
Negara.
2.
Sikap yang jujur dan
pikiran yang sehat. Pengambilan keputusan didasarkan pada prinsip musyawarah
prinsip mufakat, dan mementingkan kepentingan masyarakat pada umumnya.
Pengambilan keputusan dalam demokrasi membutuhkan kejujuran, logis atau
berdasar akal sehat dan sikap tulus setiap orang untuk beritikad baik.
3.
Demokrasi membutuhkan
kerjasama antarwarga masyarakat dan sikap serta itikad baik. Masyarakat yang
terkotak-kotak dan penuh curiga kepada masyarakat lainnya mengakibatkan
demokrasi tidak berjalan dengan baik.
4.
Demokrasi membutuhkan
sikap kedewasaan. Semangat demokrasi menuntut kesediaan masyarakat untuk
membenkan kritik yang membangun, disampaikan dengan cara yang sopan dan
bertanggung jawab untuk kemungkinan menerima bentuk-bentuk tertentu.
5.
Demokrasi membutuhkan
pertimbangan moral. Demokrasi mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara mencapai
kemenangan haruslah sejalan dengan tujuan dan berdasarkan moral serta tidak
menghalalkan segala cara. Demokrasi memerlukan pertimbangan moral atau
keluhuran akhlak menjadi acuan dalam berbuat dan mencapal tujuan.
2.8
Demokrasi dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Membicarakan
tentang demokrasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimanapun
juga, kita tidak dapat lepas dari alur periodesasi sejarah politik di
Indonesia, yang dapat di bagi dalam tiga masa (Budiardjo, 1998: 69) yaitu masa
Republik Indonesia I (1945-1959), masa Republik Indonesia II (1959-1965) dan
masa Republik Indonesia III (1965-1998).
2.8.1
Demokrasi Parlementer
/ Masa Republik Indonesia I (1945-1959)
Dengan
menggunakan UUD Sementara sebagai landasan konstitusionalnya. Periode ini
disebut pemerintahan parlementer. Masa ini merupakan masa kejayaan demokrasi di
Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan
politik di Indonesia.
2.8.2
Demokrasi Terpimpin /
Masa Republik Indonesia II (1959-1965)
Sejak
berakhirnya Pemilu 1955, Presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidak
senangannya kepada partai-partai politik. Hal ini terjadi karena partai politik
sangat berorientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan kurang
memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. Demokrasi
terpimpin merupakan pernbalikan total dari proses politik yang berjalan pada
masa demokrasi parlementer.
28.3 Demokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru
/ Masa Republik Indonesia III
(1965-1998)
Dalam negara demokratis, semua warga negara
yang mampu dan mernenuhi syarat mempunyai peluang yang sama untuk mengisi
jabatan. Akan tetapi, di Indonesia, Demokrasi dalam Pemerintahan Orde baru ini
mempunyai sistem rekruitmen yang tertutup, kecuali anggota DPR yang berjumlah
400 orang. Pengisian jabatan di lembaga tinggi negara, seperti MA, BPK, DPA,
dan jabatan-jabatan dalam birokrasi, dikontrol sepenuhnya oleh lembaga
kepresidenan. Pemilihan Umum. Pemilu pada masa Orde Baru telah dilangsungkan
sebanyak enam kali, dengan frekuensi yang teratur, yaitu setiap lima tahun
sekali. Tetapi dalam penyelenggaraannya, masih jauh dari semangat demokrasi.
Pemilu sejak tahun 1971, dibuat sedemikian rupa sehingga Golkar memenangkan
pemilihan dengan mayoritas mutlak.
2.8.4
Demokrasi Pancasila Pada Era Reformasi
Demokrasi
yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi pancasila. Namun
perbedaanya terletak pada aturan pelaksanaan. Berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa
perubahan pelaksanaan demokrasi pancasila dari masa orde baru pelaksanaan
demokrasi pada masa orde reformasi sekarang ini yaitu :
1. Pemilihan umum lebih demokratis
2. Partai politik lebih mandiri
3. Lembaga demokrasi lebih berfungsi
4. Konsep trias politika (3 Pilar Kekuasaan Negara)
masing-masing bersifat otonom penuh.
Adanya kehidupan yang
demokratis, melalui hukum dan peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak
rakyat, ketentraman dan ketertiban akan lebih mudah diwujudkan. Tata cara
pelaksanaan demokrasi Pancasila dilandaskan atas mekanisme konstitusional
karena penyelenggaraan pemeritah Negara Republik Indonesia berdasarkan
konstitusi.
2.9
Prospek Demokrasi Di
Indonesia
Setelah mengungkapkan perkembangan
demokrasi di Indonesia yang di bagi dalam tiga periode, maka pertanyaan yang
kemudian muncul adalah bagaimana prospek demokrasi Indonesia di masa yang akan
datang?
Harold Crough
mengungkapkan pesimisme yang kuat, akan tetapi Afan Gaffar mempunyai keyakinan
yang sebaliknya yaitu demokrasi akan dapat ditingkatkan kualitas
pelaksanaannyadengan alasan selama dua dasawarsa terakhir ini, masyarakat
Indonesia telah mengalami transformasi sosial yang sangat fundamental (Gaffar,
2002: 41).
Proses transformasi sosial
ini merupakan produk dari pembangunan nasional yang berlangsung selama lima
Pelita. Tidak dapat disangkal, bahwa pembangunan nasional telah membawa hasil
positif di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekalipun dengan
tingkat distribusi yang masih belum baik. Hal ini dapat kita lihat dari
meningkatnya pendapatan perkapita yang sudah mencapai sekitar 75%, urbanisasi
yang semakin menampakan dirinya serta semakin banyaknya masyarakat yang
diekspos media masa.
Satu hal lagi yang
jelas adalah peningkatan proporsi orang yang telah mengalami peningkatan
kemampuan politik. Hal ini dapat kita lihat dari besarnya jumlah pemilih muda
yang semakin bertambah pada setiap pemilu. Mereka adalah generasi baru yang
mempunyai pengalaman politik yang berbeda, yang mengalami sosialisasi atau
pendidikan politik yang kemudian memiliki aspirasi dan tuntutan politik yang
berbeda pula dari generasi-generasi sebelumnya.
2.10 Contoh kasus yang
mencerminkan Demokrasi
2.10.1 Kasus Ahok
Hingga Aksi Demonstrasi Sebagai Salah Satu Wujud Demokrasi
Aksi 4 November lalu yang
melibatkan ratusan ribu muslim, sedikit banyak telah mempengaruhi proses hukum
kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Aksi ini dianggap sebagai salah satu
bentuk ekspresi demokrasi masyarakat dan sudah sepatutnya untuk dihargai dan
diperhatikan serta dilaksanakan tanpa adanya anarkisme antar pendemo. Seperti
yang dikatakan oleh Ketua Bidang Keadilan dan Perdamaian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Henrik Lokra, – Itu ekspresi demokrasi, itu
harus diberi ruang, tapi tidak anarkis – Jadi, ekspresi para peserta aksi biar
bagaimanapun juga harus dihargai oleh semua pihak.
Semua
orang di negeri ini harus diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya.
Aksi ini juga dipandang sebagai wujud demokratis yang luar biasa, dalam aksi
ini setiap orang diberi hak untuk mengutarakan pendapatnya. Dan ini
merupakan bentuk kematangan demokrasi Indonesia. (Sekretaris Eksekutif
Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Romo PC Siswantoko)
Kasus ahok dan aksi demonstrasi
ini juga sangat erat kaitannya dengan isu politik yang memang sedang berhembus
kencang di kalangan masyarakat DKI Jakarta yang memang akan melangsungkan
Pemilihan Umum Cagub dan Cawagub baru. Banyak yang mengira aksi ormas Islam itu
tak Luput dari hembusan angin politik di belakangnya. Namun kalangan ormas
selalu menepis pendapat itu. dengan tegas mereka mengklaim bahwa aksi yang
mereka lakukan tidak ada sangkut pautnya dengan politik, apalagi dengan Pilkada
DKI Jakarta.
2.10.2 Pemilihan Rektor IPB, Babak Baru Demokrasi di Perguruan
Tinggi Indonesia (Oleh : Muhammad Firdaus,
Guru Besar IPB)
Saat ini proses pemilihan Rektor IPB baru saja
menyelesaikan tahap penting sebelum masuk tahap akhir. Senat Akademik IPB tadi
malam sudah berhasil menetapkan tiga calon rektor yang akan selanjutnya
disaring menjadi rektor baru pada pertengahan November 2017
mendatang. Perguruan tinggi (PT) mempunyai kebebasan akademik. Kreativitas
merupakan kata kunci dalam pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi
untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Terlebih dengan status IPB sebagai PT yang
berbadan hukum, mempunyai otonomi lebih dibandingkan kebanyak PT lain yang
berstatus sebagai Badan Layanan Umum. Termasuk dalam menentukan mekanisme
sendiri untuk menentukan siapa orang yang paling dianggap berkapasitas dalam
memimpin institusi. Tentu, pribadi yang antara lain lepas dari intervensi
politik praktis, berwawasan kebangsaan dan mempunyai profesionalisme untuk
membawa IPB ke depan lebih berkiprah dalam dunia pendidikan global dan pembangunan
nasional.
Kali
kedua mengemban amanah sebagai Panitia Pemilihan Rektor IPB. Pada periode
sebelumnya, sistem yang dianut adalah Pemilihan Raya. Semua komponen civitas
akademika diiikutsertakan secara langsung dalam pemungutan suara, mulai dari
dosen, tenaga pendidikan (pegawai), mahasiswa dan alumni. Mekanisme ini
kemudian dirasa kurang pas untuk ekosistem di PT. Pemikiran baru kemudian
berkembang untuk mencari mekanisme pemilihan baru. Diskusi alot tentu saja
mewarnai proses sehingga diperoleh keputusan bersama bahwa pemilihan
rektor IPB melalui mekanisme yang ada sekarang: penjaringan bakal calon rektor
oleh unit kerja di IPB dan alumni; seleksi dari 24 bakal calon menjadi 6 dan 3
calon oleh Senat Akademik (SA), serta terakhir tahap final memilih rektor dari
3 calon oleh Majelis Wali Amanat.
Tidak mudah kemudian saat harus menentukan bagaimana
secara operasional melakukan seleksi tersebut. Dengan pemikiran keras akhirnya
disepakati SA membentuk panitia Ad-Hoc yang akan terlebih dahulu melakukan penilaian
dokumen terhadap 24 bakal calon, kemudian untuk penganbilan keputusan harus
melalui Sidang Pleno SA. Setiap tahap untuk menentukan bagaimana
mekanisme yang terbaik untuk pengambilan keputusan, anggota SA selalu
dilibatkan secara aktif dan partisipatif. Tentu saja kapasitas Pimpinan SA
tidak diragukan, karena harus mengarahkan pencapaian mufakat dari lebih 60
orang anggota SA yang merupakan representasi SDM nomor 1 PT di Indonesia.
Semisal pada saat harus memutuskan bagaimana cara menentukan pemilihan 6 dari
24 bakal calon. Apakah langsung menggunakan hasil penilaian dokumen dari
panitia Ad-Hoc? Tentu tidak mudah mengerucutkan pemikiran dari orang pintar
yang beragam keilmuannya; usia dan karakter pribadinya. Diskusi alot selalu
mewarnai.
Ada hal yang menarik misalnya pada
saat hasil evaluasi dokumen dipaparkan. Dari 24 bakal calon dikelompokkan
menjadi beberapa klaster menggunakan pendekatan statistik stem and leaf.
Klaster teratas kemudian disepakati yang akan disaring menjadi calon rektor.
Untuk menjamin validitas dari instrumen penilaian, dilakukan pula analisis
korelasi hasil penilaian berbagai indikator, semisal hubungan lamanya menempati
posisi jabatan akademik dan nonakademik dengan pandangan tentang
pengembangan IPB ke depan. Apakah ini saja sudah cukup untuk pengambilan
keputusan akhir?
Tentu saja tidak. Ruang untuk berpendapat selalu
dibuka. Sebagian besar mengangkat tangan untuk bersuara. Saya sendiri selalu
berusaha berpartisipasi, karena dalam forum terhormat yang mulia tersebut,
adrenalin rasanya selalu terpacu untuk berkontribusi pada hasil yang terbaik.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dari pembahasaan
diatas dapat disimpulkan bahwa Kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan
negara atau masyarakat, dimana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam
pemerintahan melalui wakilnya yang diplih melalui pemilu. Pemerintahan di
Negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragarna,
berpendapat, berserikat setiap warga Negara, menegakan rule of law, adanya
pemerintahan menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat warga
Negara memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Pengertian
demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat,
dilakukan oleh rakyat, dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat.
Demokrasi dapat
memberi manfaat dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, yaitu Kesetaraan
sebagai warga Negara, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum, pluralisme dan
kompromi, menjamin hak-hak dasar, dan pembaruan kehidupan social.Untuk
menumbuhkan keyakinan akan baiknya system demokrasi, maka harus ada pola
perilaku yang menjadi tuntunan atau norma nilai-nilai demokrasi yang diyakini
masyarakat. Nilai-nilai dan demokrasi membutuhkan hal-hal diantaranya kesadaran
akan puralisme, sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. demokrasi membutuhkan
kerjasama antarwarga masyarakat dan sikap serta itikad baik, demokrasi
membutuhkan sikap kedewasaan. demokrasi membutuhkan pertimbangan moral.
Dalam perjalanan sejarah bangsa, ada
empat macam demokrasi di bidang politik yang pernah diterapkan dalam kehidupan
ketatanegaraan Indonesia, yaitu, Demokrasi Parlementer (liberal), Demokrasi
Terpimpin, Demokrasi Pancasila Pada Era Orde Baru, Demokrasi Pancasila Pada Era
Orde Reformasi.
3.2 Saran
Indonesia telah melewati berbagai
jenis bentuk demokrasi, mulai dari Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin,
dan Demokrasi pada Pemerintahan Orde Baru. Untuk sekarang demokrasi yang sedang
berjalan di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila Era Reformasi yang dimulai
sejak runtuhnya pemerintahan Orde Baru hingga sekarang.
Dari panjangnya perjalanan
Indonesia dalam melewati berbagai jenis demokrasi ini, sudah sepatutnya kita
sebagai Warga Negara Indonesia mampu bersikap bijak akan demokrasi dan mampu
menjalankan demokrasi dengan semestinya, baik dilingkungan yang paling kecil
yaitu keluarga sampai lingkungan yang paling besar yaitu pemerintahan.
Mengutip dari
pendapat Harold Crough yang mengungkapkan pesimisme yang kuat akan Demokrasi
dimasa yang akan datang, maupun pendapat Afan Gaffar yang mempunyai keyakinan
yang sebaliknya. Kita hanya harus percaya bahwa Demokrasi adalah pilihan yang
terbaik untuk kita dan Negara Indonesia kita tercinta. Sebagai Warga Negara
yang baik, kita harus pandai memilah cara mengekspresikan demokrasi, yaitu
dengan mengekspresikan suatu demokrasi dengan cara yang baik, tanpa adanya
anarkisme, isu SARA dan tujuan-tujuan lain yang dapat meruntuhkan negara
Indonesia. Hancur tidaknya suatu negara ada di tangan rakyatnya. Maka dari itu
kita harus siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi dimasa
mendatang dan senantiasa selalu melakukan yang terbaik untuk Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Drs.
Sunarto, dkk, 2017. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Semarang:
Pusat pengembangan MKU/MKDK-LP3 Universitas Negeri Semarang.
Anonim,
2010. Tuntas Pendidikan Kewarganegaraan. Graha Pustaka.
Jakarta
Rogaiyah, Alfitri.
2009. Jurnal PPKn dan Hukum: Demokrasi Kesetaraan atau Kesenjangan.
Universitas Sriwijaya. Sumatera Selatan
Sulfa, 2006. Pendidikan
Kewarganegaraan. Universitas Haluleo.Kendari
http://robihartopurba.blogspot.com/2015/03/makalah-tentang-demokrasi-di-indonesia.html http://m.tribunnews.com/nasional/2016/11/21/aksi-4-november-harus-dihargai-sebagai-ekspresi-demokrasi http://m.republika.co.id/berita/jurnalismewarga/wacana/17/10/10/oxlbf9440-pemilihan-rektor-ipb-babak-baru-demonstrasi-di-perguruan-tinggi-indonesia http://thynaituthya.wordpress.com/2013/11/23/makalah-pkn-tentang-demokrasi-indonesia http://id.m.wikipedia.org/wiki/demokrasi
